Header Ads

Gambar1

Golput, Masih Perlukah?

Baca Juga


Pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno perlu beberapa tahun untuk persiapan menyelenggarakan pemilu. Rencananya, pemilu pertama era Soeharto akan digelar pada 1969, tapi rencana itu baru bisa direalisasikan pada 1971 setelah menyelesaikan berbagai persiapan.
Di antara persiapan itu adalah ‘’membatasi’’ jumlah peserta pemilu hanya sepuluh peserta agar tidak seperti Pemilu 1955 yang mencapai seratus lebih. Kesepuluh itu adalah (1) Partai Katolik; (2) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII); (3) Partai Nahdlatul Ulama; (4) Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); (5) Golongan Karya (Golkar); (6) Partai Kristen Indonesia (Parkindo); (7) Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba); (8) Partai Nasional Indonesia (PNI); (9) Partai Islam PERTI; dan (10) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Di saat pemerintah sedang menyiapkan hari coblosan, Arief Budiman, Asmara Nababan, dan beberapa aktivis yang lain berkumpul di Balai Budaya Jakarta untuk membincangkan pemilu. Menurut mereka, dengan atau tanpa pemilu kekuatan efektif yang menentukan nasib negara adalah ABRI. Kesimpulan dari pertemuan itu, mereka menyatakan sikap tidak akan turut dalam pemilu.
Sikap ini ditindaklanjuti aksi. Ketika masing-masing parpol kampanye tanda gambar dengan menyebar dan memasang di tempat-tempat umum, Arif Budiman cs juga memasang tanda gambar berupa segilima kosong dengan dasar warna putih (hendri-f-isnaeni/history.blogdetik.com). Sejak itulah istilah golput mulai jadi pembicaraan.
Walau mendapat berbagai tekanan dari pemerintah, wacana tentang golput terus marak, terlebih sejak 1977 ketika pemilu hanya diikuti oleh tiga kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar sendiri tidak merasa dirinya sebagai partai politik. Para aktivis demokrasi mengkritik pembatasan peserta pemilu yang direkayasa penguasa ini. Kelompok golput tetap eksis karena merasa aspirasinya tidak bisa tersalurkan di tiga parpol tersebut.
Pemilukada Bersama
Pada 26 Mei 2013 Kudus bakal ada gawe besar, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Sesuai regulasi yang ada, pelaksanaan pilbup digelar bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, mengingat masa akhir jabatan (AMJ) bupati Kudus dan gubernur Jateng masih dalam rentang waktu 90 hari.
Di Kudus, pemilukada tahun ini merupakan pemilihan bupati dan gubernur langsung kedua setelah Pemilukada 2008. Sebelumnya pemilihan bupati Kudus hanya diikuti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari sistem yang berbeda itu, jumlah pemilihnya jelas jauh berbeda. Pada pemilihan bupati 2003, jumlah pemilihnya 45 orang, sedangkan pada 2008 pemilihnya mencapai 572.671 orang. Dari jumlah itu pemilih yang menggunakan haknya mencapai 323.540 orang.
Pada pemilihan gubernur, daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kudus mencapai 575.953 orang, adapun yang menggunakan haknya hanya 182.771 orang. Jika dipresentase, tingkat kehadiran warga Kudus pada Pemilukada 2008 mencapai 56 % untuk pemilu bupati dan 31 % untuk pemilihan gubernur.
Selama ini angka ketidakhadiran pemilih selalu diidentikkan sebagai golput. Dengan pemahaman ini maka jumlah golput dalam Pemilukada 2008 mencapai 249.131 orang untuk pemilihan bupati dan 393.182 orang untuk pemilihan gubernur. Penggunaan istilah golput untuk menunjuk orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pun digunakan media massa. Di beberapa berita bisa kita simak, bahwa media selalu mengabarkan tidak mencoblos sama dengan golput.
Merujuk dari sejarahnya, pemahaman tentang absen atau tidak coblos sama dengan golput ternyata  tidak sepenuhnya tepat. Mengingat, ada banyak varian sebab-sebab ketidakhadiran itu. Ada yang absen karena idealisme, merasa bahwa panitia penyelenggara, regulasi, dan calon-calon yang akan dipilih jauh dari hal-hal yang ideal. Ada juga pemilih absen karena apatisme. Merasa masa bodoh dengan pemilu karena menganggap tidak ada hubungan dengan kehidupannya. Ada juga pemilih absen karena teknis. Misalnya sedang sakit atau karena sedang bepergian.
Di luar varian itu ada sebab menonjol yang selama ini terjadi di masyarakat, yaitu persoalan pragmatisme. Pemilu yang sejatinya untuk memilih seseorang guna mengemban aspirasi dalam banyak hal, hanya dipersempit dalam persoalan ekonomi. Seseorang baru mau menggunakan hak pilih setelah diberi amplop. Sepanjang persoalan ekonomi seperti tuntutannya belum terpenuhi, dia tidak akan menggunakan hak pilihnya walau sudah di lingkungan TPS. Terhadap kelompok seperti ini, rasanya sangat tidak tepat dimasukkan dalam kelompok golputnya Arief Budiman cs.
Ada yang berpendapat juga, saat ini golput ala Arief sudah tidak zamannya. Saat ini situasi politik sudah jauh berubah dan iklim demokrasinya lebih terbuka, sehingga golput sudah tidak relevan.
Pada kenyataannya, pemilih absen selalu ada dalam event pemilu/kada, baik yang karena benar-benar golput, karena persoalan teknis, atau bahkan karena pragmatis.
Wujud dari pemilu/kada adalah pemungutan suara. Pemilih absen berarti tidak pernah menentukan suaranya. Walaupun golput adalah hak, tetapi kelemahannya golput tidak pernah bisa mengubah sesuatu, misalnya dari A menjadi B. Yang lebih buruk lagi, ketika orang cerdas, terdidik, melek politik semakin banyak yang golput, maka sangat mungkin pemilih pragmatis menjadi pemenangnya. Untuk itu jangan heran jika pemilu/kada belum menjadi gerbang emas, sebab pemilih pragmatis hanya memilih siapa yang memberi amplop, bukan memilih siapa yang layak dititipi amanah/aspirasi. (*)
  
Edy Supratno, peminat bidang sejarah, aktif di KPU Kudus.
Powered by Blogger.