Menjadi Rakyat yang Bijak, Bukan Rakyat yang Pintar

Baca Juga

Tema : Debat Pro Kontra UU Pilkada Suara Remaja

            RUU Pilkada yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (meliputi Gubernur, Wali Kota, dan Bupati) ditentukan DPRD baru saja disahkan oleh Presiden. Namun tak lama kemudian Koalisi Indonesia Hebat baru – baru ini pun mengajukan banding atau uji materi kepada MK terkait keputusan hasil voting rapat paripurna 25 September 2014 tersebut. Mereka masih menilai bahwa dalam pelaksanaannya nanti, mengenai kembalinya RUU Pilkada yang dipilih DPRD, malah akan menghilangkan hak pilih rakyat. Sementara akan tidak adil jika melihat DPRD yang memiliki dua hak sekaligus dalam pemilihan nanti. Yaitu hak pilih, hak memilih DPRD (sebagai rakyat) kepada calon Kepala Daerah. Dan hak yang lain adalah hak legislasi, yaitu DPRD berhak membuat UU mengenai jalannya proses pemilihan itu sendiri. Bagi rakyat – rakyat yang pintar dan sedikit tahu tentang politik tentu menilai keputusan Pilkada dipilih DPRD sebagai keputusan yang tidak adil. Mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung asas demokrasi, hal tersebut pun tentu menuntut mereka untuk menginginkan hak pilih mereka dikembalikan.
            Namun, dalam kenyataannya hak pilih rakyat tidaklah sepenuhnya hilang. Mereka hanya kehilangan hak pilih mereka secara langsung, namun hak pilih tidak langsung mereka masih tetap ada. Mengingat bagaimanapun juga mereka yang duduk di kursi DPRD merupakan pilihan rakyat sendiri. Selain itu, bukankan sama saja antara rakyat atau DPRD yang memilih? Melihat definisi DPRD sendiri, seharusnya pun tahu hak pilih mereka bukannya hilang, melainkan diwakilkan. Justru hal tersebut malah akan memicu rakyat untuk benar – benar serius memlih siapa saja yang pantas duduk di kursi DPR. Mengingat ada beberapa anggota / mantan anggota DPRD yang menyandang status tersangka atau terpidana dalam beberapa kasus, rakyat malah tidak akan berani untuk main – main dalam memberikan hak pilih mereka kepada calon anggota legislatif. Dari yang sebelumnya rakyat memilih karena uang politik yang diberikan, namun dalam pemilihan berikutnya nanti apabila masih ada uang politik, rakyat bisa saja akan mengabaikannya. Mengingat kebijakan daerah yang nantinya akan mereka dapat tergantung kepada Kepala Daerah yang akan dipilih oleh orang – orang yang mereka pilih. Jadi akan semakin sempit pula bagi rakyat untuk membandingkan uang politik yang mereka terima dengan hak pilih mereka agar tidak menjadi sia – sia dan salah pilih hanya karena beberapa lembar kertas bercetak rupiah yang ada di dalam amplop. Hal ini menunjukkan rakyat masih memiliki peranannya dalam memilih Kepala Daerah meski secara tidak langsung.
            Selain itu ada pentingnya juga DPRD memilih Kepala Daerah, karena DPRD benar – benar tahu bagaimana dunia politik itu sendiri karena mereka memang terlibat langsung dalam dunia politik negara. Jadi mereka pun akan menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Namun dalam catatan mereka bermain dengan bersih tanpa adanya kesepakatan atau janji apapun apabila calonnya dimenangkan dalam pemilihan dan menjadi Kepala Daerah nanti.
            Selama 10 tahun terakhir ini, dimana Pilkada ditentukan oleh rakyat, justru malah tidak sedikit dalam pelaksanaannya sebagai Kepala Daerah dinilai gagal sebagai Kepala Daerah. Terbukti dalam pemerintahannya, sudah ada 300 lebih kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah maupun wakilnya yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal itu diduga karena sedikit saja pengetahuan yang diketahui rakyat mengenai dunia politik. Sehingga dalam pemilihan Kepala Daerah pun rakyat dinilai salah pilih. Andai saja rakyat bisa lebih bijak menerima keputusan Pilkada dipilih DPRD, bukannya malah menjadi pintar berargumen bahwa hak pilih mereka telah diambil DPRD. Andai rakyat mau sedikit bijak dan berpikir hal positif dari keputusan Pilkada dipilih DPRD dan tidak serakah untuk meminta kembali hak pilih mereka. Mungkin tidak akan ada lagi salah pilih. Karena dari awal, tujuan pemilihan adalah memberi kesempatan dan memilih calon Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah, bukannya memilih calon Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah yang memiliki profesi sampingan sebagai tersangka atau terpidana tindak korupsi.
Rio Rakasiwi
Universitas Muria Kudus – Akuntansi,Ekonomi
Anggota Magang Pena kampus


Uploaded by : Wahyu Dwi Pranata
Powered by Blogger.