Pertaruhan Hak Demokrasi

Baca Juga

Tema : Debat Pro Kontra UU Pilkada Suara Remaja

Pengesahan RUU Pilkada yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu menuai pro dan kontra dari bebagai partai politik dan juga masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung salah satu partai politik untuk menolak RUU Pilkada yang pilih tidak langsung atau dipilh oleh DPRD. Penolakan RUU Pilkada yang pilih tidak langsung oleh DPRD, disebabkan oleh rawannya terjadi manipulasi politik. Banyak partai politik yang melakukan elit politik dan hannya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya tanpa mementingkan kepentingan yang utama, yaitu kepentingan rakyat.
Hak demokrasi masyarakat untuk menentukan calonnya telah dipertaruhkan oleh orang-orang anggota DPR pusat yang penuh dengan intrik, skenario dan kekanak-kanakan. Padahal mereka harusnya mendengarkan aspirasi  rakyat, sebab mereka membuat kebijakan yang mengatasnamakan rakyat. Sebagian besar partai politik menginginkan RUU Pilkada dipilih oleh DPR. Dengan RUU Pilkada dipilih oleh DPRD para penguasa politik. para penguasa politik lebih berkuasa untuk menguasai pemerintahan serta melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pemerintahan dan juga rakyat.  Para penguasa politik berlomba-lomba untuk mendapatakan uang yang banyak. Hingga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang, sampai-sampai rela melakukan korupsi. Hal itulah yang menyebabkan korupsi semakin merajalela dan sulit untuk diberantas. Sehingga hal itu menjadi PR dan tanggung jawab presiden terpilih 2014 untuk membenahi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Nama               : Runita Firdayanti
Alamat                        : Ds. Lau RT 01/02 Kec. Dawe Kab. Kudus
Program studi  : PGSD
Fakultas           : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus
Anggota Magang Pena Kampus


Uploaded by : Wahyu Dwi Pranata
Powered by Blogger.