Header Ads

Gambar1

PILKADA LANGSUNG MAKAN BIAYA TINGGI ?

Baca Juga

Tema : Debat Pro Kontra UU Pilkada Suara Remaja

Undang Undang Pilkada yang telah diputuskan (25/9) tentu menuai banyak polemik. Pasalnya, dari hasil voting terbuka dalam rapat yang digelar di ruang sidang paripurna memutuskan jika pilkada akan diwakilkan oleh DPRD tanpa pelibatan rakyat secara langsung.
            Banyak hal yang patut dipertanyakan dari hasil tersebut. Benarkah keputusan tersebut benar-benar demi kebaikan rakyat atau hanya sekedar permainan politik untuk menguasai parlemen?
            Jika kita ingat suatu statement dari salah satu petinggi parpol mengenai pelaksanaan pilkada langsung yang memakan biaya. Tentu kita dapat menyangkalnya. Menilik jika melalui DPRD, calon yang akan maju tentu harus mendekati DPRD terlebih dahulu bukan? Nah, dari sinilah rawan timbunya money politik.
            Selain itu, dikhawatirkan calon gubernur/walikota/bupati merupakan figure dari partai yang punya akses politik besar. Bukan figure yang benar-benar kompeten sesuai idaman rakyat.
            Sebenarnya money politic bukanlah masalah yang terlalu berat untuk dijadikan alasan. Money politic dapat diatasi dengan berbagai cara:
            Yang pertama, pemerintah harus bersikap tegas dalam memberikan sanksi hukuman.  Artinya adalah pemberikan hukuman yang serius bagi pelaku money politic. Selama ini kurang dijalankan secara serius padahal jelas-jelas menyalahi demokrasi dan berpeluang menjadi penyebab tingginya kasus korupsi.
            Kedua, mengubah perilaku berpolitik. Politikus memang selalu dikait-kaitkan dengan kemewahan, kekuasaan, serta limpahan harta. Padahal kinerja sebagai politikus bukanlah hal mudah. Dari sinilah politikus harus dibekali dengan pengetahuan yang berprinsip “demi rakyat”. Sehingga ingatan akan rakyat selalu menjadi prinsip utamanya.
            Ketiga, rakyat memilih menggunakan hati nurani. Hal ini sangat penting bagi seluruh rakyat. Ketika mereka disodori sejumlah uang, tentu hati nurani mereka berbicara. Ada banyak versi ketika masyarakat mendapati sejumlah uang. Seperti, mereka mau menerima, namun hak pilih mereka tetap sesuai hati nurani atau mereka tak mau menerima karena berprinsip pada hati nurani bahkan ada yang dengan terbuka menerima hak suaranya dibeli. Dari sinilah, kita harus mengubah gaya berdemokrasi masyarakat kita.

  
Ichda Rachmawati
Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muria Kudus
Anggota Magang Pena Kampus


Uploaded by : Wahyu Dwi Pranata
Powered by Blogger.