Tercurinya Demokrasi Rakyat

Baca Juga

Tema : Debat Pro Kontra UU Pilkada Suara Remaja

Eka/dok Pribadi
RUU Pilkada baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Setelah melalui sidang yang alot, karena terjadi pro dan kontra antara partai pendukung dengan partai yang menolak RUU Pilkada  tak langsung atau dipilih oleh DPRD. Partai pendukung yang tidak lain adalah partai koalisi dari Prabowo yaitu koalisi Merah Putih, yang berusaha menguasai negeri ini karena mendapat kursi di DPR lebih banyak daripada partai koalisi yang menolak. Sedangkan partai Demokrat yang notabene merupakan partai berkuasa pada pemerintahan era SBY yang sedang labil saat ini antara dua koalisi yang menolak adanya RUU Pilkada, memilih walk out dari persidangan karena permohonannya ditolak oleh anggota DPR dari partai lain.
Hal ini seperti mengambil hak demokrasi rakyat Indonesia untuk memilih wakilnya di kursi pemerintahan, dimana rakyat dalam suatu daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpinya sendiri yang sekiranya bisa mengajak ke arah yang lebih baik. Sedangkan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD menjadikannya kurang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya karena ia tidak merasa diberi mandat oleh rakyat melainkan oleh DPRD yang sudah memiliki jabatan. Pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada DPRD dimana memiliki banyak intrik politik, sangat rentan akan permainan politik uang. Apalagi adanya RUU Pilkada ini dikhawatirkan akan bertambahnya permainan uang dalam politik pemerintahan. Apalagi orang yang terobsesi untuk menjabat sebagai kepala daerah akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Sehingga budaya korupsi itu semakin buka-bukaan dan semakin sulit untuk diberantas.
Hal ini menjadi PR bagi presiden baru untuk lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki negeri ini.


Nama               : Eka Prabaningrum
Program studi  : PGSD
Fakultas           : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus
Anggota Magang Pena Kampus


Uploaded by : Wahyu Dwi Pranata
Powered by Blogger.