Membuang sampah di Kali Gelis Melanggar HAM

Baca Juga

Oleh : Trias Hernanda Mahasiswa Pasca Sarjana UNS Solo.

Foto : Kali Gelis (Istimewa)

Seperti dalam lagu Bengawan Solo karya Gesang yang mengisahkan tentang riwayat sungai Bengawan Solo berbanding terbalik dari tahun ke tahun, demikian halnya sama dengan yang terjadi pada  Kali Gelis (Sungai Gelis) di Kabupaten Kudus. Sungai gelis adalah salah satu ikon kota kudus yang dijadikan tempat transportasi pada zaman walisongo, konon katanya Sunan Kudus dan Sunan Muria dalam melakukan perjalanannya pernah menggunakan jalur sungai yaitu sungai gelis sebagai salah satu transportasi untuk bepergian keluar kota.
Keadaan sungai kali gelis pada masa-masa sekarang cukup memprihatinkan dengan berbagai macam masalah. Seperti pendakalan, penyempitan, berkuarangnya debit air, dan pencemaran-pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Sungai Gelis hampir tidak memiliki manfaat pada tahun-tahun sekarang, hanya sebagai sumber air untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari di wilayah hulu (pengambilan air) dan banjir dibagian hilir.
Aturan Hukum Perihal Sungai
Aturan-aturan yang mengatur dan melindungi sungai beserta lingkungan sekitar sungai, sebenarnya sudah ada sejak lama. Undang-Undang dan Peraturan-Pemerintah senantiasa muncul dan dibuat agar bisa mempertahankan fungsi sungai. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan dalam pasal 3 dan  Pasal 18.
Menurut Hadin Muhjad[i] dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3, pasal 36 ayat 2 dan pasal 58 ayat 2,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka di terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. penekanan pelimpahan wewenang juga termasuk pembuatan peraturan daerah yang sanngat dibutuhkan oleh warga dalam melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga. Kabupaten Kudus sebenarnya memiliki Perda yang sangat bisa melindungi sungai kali gelis dari berbagai ancaman dan pembuangan sampah tidak bertanggung jawab, adalah Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus.
Pada dasarnya jika melihat aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda  yang mengatur tentang perlindungan sungai maka pada tahap aplikasi harusnya sungai berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan utama masyarakat dan penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional, ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, bahwasanya di dalam Undang-Undang tersebut juga di atur tentang pembuangan sampah yang harus pada tempatnya bukan sembarangan tempat. Dalam hal ini membuang sampah di Kali Gelis merusak sungai dan merusak lingkungan hidup.
Pada kenyataannya semua aturan tersebut kurang mampu mempunyai daya ikat dan daya tekan dalam membentuk kesadaran perlindungan Kali Gelis dari sampah. dikemukakan oleh William J Chambliss dan Robert B Seidman[ii], bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh all other societal and personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses. Bekerjanya hukum dalam hal menegakan hukum pada ketertibban sampah juga di pengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, efektivitas aturan atau Undang-Undang dan substansi sebuah Undang-Undang yang mudah atau tidaknya di mengerti.
Kata-kata terakhir “membuang sampah di sungai secara sembarangan itu melanggar hukum, HAM dan apakah kita salah satu dari mereka ? temukan jawabanya di dalam diri kita masing-masing.”




[i] Hadin Muhjad, ,Hukum Lingkungan, Genta Publishing, Yogyakarta
[ii] Robert B Seidman and William Chambliss, 1972, Law, Order and Power, Edition Publishing Company Weslye Reading Massachu.
Powered by Blogger.