Sejarah Singkat Pergerakan Pers Mahasiswa Indonesia (1908-1998)

Baca Juga

Kelahiran Pers di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari semangat perjuangan. Tidak seperti di belahan dunia lain, Pers di Indonesia lahir dengan semangat menentang penindasan dan pembelaan rakyat. Tirto Adi Soerjo, sang pelopor jurnalistik di Indonesia, menerbitkan Medan Prijaji dengan membahas kasus-kasus yang menimpa rakyat miskin, membedah peraturan hukum Hindia Belanda sehingga kalangan pribumi tidak gampang dijerat dan dibodohi, hingga pemuatan karya sastra yang menyuarakan kepentingan rakyat (dimana tidak jarang diadaptasi dari sebuah kisah nyata). Sementara itu Pers mahasiswa yang lahir bertahun-tahun setelah itu, membawa sebuah semangat anti penindasan kolonialis dan menyeru perjuangan demi kemerdekaan.
SEJARAH PERS MAHASISWA
Pers Mahasiswa pada Rezim Kolonial Hindia Belanda (1908-1941)

 

Pers Mahasiswa, bila kita definisikan secara luas sebagai sekompok mahasiswa yang melakukan praktek jurnalistik, sudah hadir puluhan tahun sebelum universitas di Indonesia berdiri.Ini disebabkan hingga tahun 1920an belum ada perguruan tinggi yang didirikan rezim kolonial Hindia Belanda. Mereka yang kemudian dikirim berkuliah di Belanda adalah segelintir kalangan pemuda terkena politik etis adalah golongan pribumi kaya saja. Dari segelintir kalangan itulah kemudian berkumpullah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesadaran perjuangan dan mendirikan organisasi sosial Indische Vereniging pada tahun 1908 dimana organisasi ini kemudian berkembang menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI).
PI ini sedari awal menyerukan persatuan dengan dasar nasionalisme untuk mengusir cengkraman kolonialisme di Indonesia. Tuntutannya yang dimuat di terbitannya yaitu majalaj Hindia Poetra, bergerak dinamis mulai dari kritiknya terhadap Volksraad (parlemen yang dibuat Hindia Belanda) agar sepenuhnya diubah menjadi parlemen rakyat secara penuh (bukan hanya penasehat birokrat), kritik terhadap sewa tanah industri gula di Hindia Belanda yang menindas kaum tani, sampai berubahnya Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka yang membedah secara detil pertanyaan-pertanyaan kemerdekaan. Indonesia Merdeka juga termasuk salah satu media yang pertama kali menyeru agar semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda dengan mendirikan nasion yang merdeka di bawah nama Indonesia.
Hal demikian bisa dilihat buktinya secara khusus dalam salah satu edisi Indonesia Merdeka yang memuat Manifesto 1925. Manifesto 1925 ini menyatakan bahwa (1) Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri; (2) Dalam memperjuangkan pemerintahan; (2) Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun dan; (3) Tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sukar dicapai.[1] Karena ketegasan sikapnya di tengah rezim kolonialisme Hindia Belanda yang masih tegak berdiri saat itu maka majalah Indonesia Merdeka itu pun terpaksa ditulis tanpa mencantumkan nama-nama asli dan disebarkan secara sembunyi-sembunyi, baik di Belanda maupun hingga sampai ke tanah air karena rezim kolonial saat itu sudah membentuk divisi khusus dalam kepolisian dengan nama Politiek Inlichtingen Dienst yang bertugas melakukan investigasi terkait kejahatan politik.[2]

Selain itu secara organisasional, sejak awal PI tidak mengenal eksklusifitas dalam berorganisasi dan berjuang. Ini terbukti dari kerjasama PI dengan organisasi-organisasi lain seperti organisasi perjuangan internasional antara lain Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, Komintern, dan sebagainya. Bahkan tokoh PI yang terkemuka yaitu Moh. Hatta menyampaikan orasinya menuntut kemerdekaan Indonesia pada agustus 1926 di Prancis pada kongres keenam Liga Demokratik Internasional untuk Pedamaian. Selain Mohammad Hatta banyak tokoh PI yang berperan besar tidak hanya dalam pergerakan namun juga di hari-hari awal republik. Mereka diantaranya adalah Sutan Sjahrir, Sutomo, dan Ali Sastroamidjojo.
Selain di Belanda, di tanah air juga mulai bermunculan organisasi-organisasi pemuda-pelajar-mahasiswa yang berbentuk kelompok studi. Dari kelompok studi ini ada dua kelompok yang terkemuka. Pertama, Indonesische Studie Club atau Kelompok Studi Indonesia, kelompok studi yang dibentuk 23 Oktober 1924 di Surabaya oleh Soepomo dan kawan-kawan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di Belanda dan kembali ke tanah air. Kedua, Algemene Studie Club atau Kelompok Studi Umum yang digagas 11 Juli 1925 oleh pemuda-mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.[3] Meskipun secara redaksional kedua organisasi tersebut hanya memakai nama Club atau kelompok namun mereka memiliki program perjuangan yang nyata dan progresif. Pertama, kelompok studi Mempelajari kondisi dan problem-problem konkret yang berhubungan dengan negeri dan rakyat, kemudian mengadakan ceramah-ceramah dan kursus-kursus tentangnya. Misalnya, yang berhubungan dengan buruh; upah, kesejahteraan dan jam kerja; tentang perumahan rakyat; hal kondisi organisasi politik; keuntungan atau kerugian dengan adanya pemilihan anggota Gementeraad (Dewan Kota); Arti pergerakan, pendidikan nasional, parlemen, statistik perdagangan, gerakaan persatuan, kooperasi dan non-kooperasi, kerjasama diantara organisasi-organisasi politik dan lain-lain. Kedua, kelompok studi membentuk komite dan pengumpulan bahan mengenai masyarakat koloni terutama Hindia Belanda, kemudian menyebarkannya dalam bentuk brosur-brosur atau surat kabar atau majalah, seperti Soeloeh Ra’jat Indonesia dan Soeleoeh Indonesia. Ketiga, kelompok studi mencari alternatif bagi perbaikan terhadap problem-problem konkrit tersebut dan kemudian dilakukan tindakan nyata. Keempat, kelompok studi menyelenggarakan forum-forum yang ditujukan pada sasaran masyarakat luas, pertemuannya bersifat terbuka dan diadakan di gedung-gedung pertemuan umum yang di hadiri oleh kalangan pergerakan dan masyarakat luas. Bahkan pada tahun 1925 dimana terjadi pemogokan buruh bengkel dan elektrik di Surabaya, kelompok studi ini memberikan dukungannya.[4]
Kemunculan dua kelompok studi ini berhasil mendorong perkembangan pergerakan pemuda. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya organisasi pemuda-mahasiswa yang didirikan. Baik sebagai sayap pemuda dari organisasi massa/partai yang ada maupun sebagai organisasi sendiri. Meskipun memiliki latar belakang ras, agama, dan pandangan politik yang berbeda-beda, organisasi-organisasi tersebut sering mengadakan kontak dan pendiskusian satu sama lain. Sebagai hasil perkembangannya muncullah gagasan untuk merintis persatuan antar organisasi pemuda-mahasiswa tersebut. Gagasan maju ini dikemukan secara organisasional oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPI). PPI yang menggalang berbagai organisasi pemuda berhasil menyelenggarakan Kongres Pemoeda I di tahun 1926 untuk menjalin persatuan bangsa Indonesia dan memupus sentimen provinsialisme bahkan menyelenggarakan Kongres Pemoeda II di tahun 1928 yang mengikrarkan Soempah Pemoeda.[5]
Represi Rezim Kolonial Hindia Belanda terhadap Pergerakan Pemuda-Pelajar-Mahasiswa
Berselang dua tahun kemudian terjadilah peleburan organisasi-organisasi pemuda-mahasiswa tersebut menjadi satu organisasi pemuda nasional bernama Indonesia Moeda (IM). IM ini memiliki massa luas karena tak hanya terdiri dari pelajar dan mahasiswa saja namun juga menggalang pemuda secara luas. Melihat perkembangan pergerakan pemuda khususnya pergerakan IM yang gencar mengobarkan propaganda anti-kolonialisme, rezim kolonial mulai mengambil tindakan represif terutama pada IM cabang Surabaya yang dikenal lebih militan daripada cabang-cabang lainnya. Tindakan itu berwujud berupa perintah agar kepala sekolah kepala sekolah menengah menjatuhkan Schoolverbood atau mengeluarkan pemuda-pemuda yang terbukti bergabung dengan IM. Persatuan IM akhirnya kemudian pecah akibat persengketaan apakah gerakan pemuda harus bersikap lunak hati-hati ataukah bertindak radikal-militan. Sayap radikal-militan kemudian memutuskan keluar dan mendirikan Soeloeh Pemoeda Indonesia (SPI) dan Pergerakan Pemoeda Revoloesioner (Perpiri). Sayangnya karena keradikalannya, kedua organisasi ini kemudian juga harus tiarap berhubung rezim kolonial Hindia Belanda semakin represif pasca pemberontakan bersenjata 1926-1927 yang diprakarsai kelompok Prambanan dari PKI.[6] Sementara itu kelompok studi umum yang berubah menjadi Partai Nasional Indonesia di tahun1927, karena tetap menjalankan praktek dan propaganda anti kolonialisme, maka Soekarno dan pimpinan-pimpinan lainnyanya ditangkap pada 1929, serta PNI akhirnya dibubarkan di tahun 1931 oleh rezim kolonial Hindia Belanda.[7]
Pers Mahasiswa di Rezim Kolonial Fasis Jepang (1942-1945)
Fasisme muncul dengan tiga kekuatan besarnya yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Kontradiksi yang muncul antar imperialis dengan blok sekutu di satu pihak dan blok fasis di phak lain, berujung pada meledaknya PD II. Perang ini pada dasarnya adalah perang Imperialis karena perebutan wilayah dan daerah jajahan antara satu imperialis dengan imperialis lainnya. Perang yang bermula di Eropa ini kemudian lantas menjalar ke Afrika, Asia, dan Amerika. Di tanah air, rezim kolonial Belanda terusir pada tahun 1942 oleh imperialis yang berwujud kekuatan fasis militeris dari negeri Jepang.
Fasis Jepang masuk di Indonesia dan melarang semua kagiatan politik serta membubarkan semua organisasi pelajar dan mahasiswa serta partai politik yang ada. Perguruan tinggi juga banyak yang ditutup. Tidak ada organisasi maupun yayasan pendidikan yang boleh berdiri kecuali organisasi bentukan rezim fasis Jepang. Mahasiswa di tanah air yang hanya berjumlah 387 sampai 637 orang menghadapi represi tinggi dari rezim fasis yang ada. Sebagian kemudian tetap bergerilya di bawah tanah bergabung dengan front anti fasis yang juga menyebarkan selebaran-selebaran gelap dan sebagian berkegiatan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi.

Pers Mahasiswa di Era Revolusi (1945-1949)
Dari tahun 1945-1948, Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha mempertahankan Republik Indonesia. Mahasiswa selain bergabung dalam organisasi pemuda perjuangan yang membela republik Indonesia seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diketuai Wikana, Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang berdiri di Surabaya, mahasiswa juga menyatukan diri ke dalam milisi-milisi rakyat dan siap berperang serta mempropagandakan kemerdekaan Indonesia sekaligus.[8]
Meskipun keberadaan perguruan tinggi di Indonesia telah muncul pada tahun 1946 namun pertumbuhannya tidak paralel dengan pertumbuhan pers mahasiswa secara khusus. Hal ini salah satunya disebabkan karena perguruan tinggi-perguruan tinggi yang diresmikan pada tahun 1949 didirikan oleh rezim pendudukan Belanda yang hendak mencaplok Indonesia kembali sebagai tanah jajahannya. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, pemuda-mahasiswa bersama rakyat juga menghadapi gempuran militer dan sedikitnya dua agresi militer dari pihak Belanda.
Pers Mahasiswa di Rezim Demokrasi Liberal (1950-1962)
Barulah pada dekade 1950an dimana kemerdekaan Indonesia diterima secara luas oleh pihak internasional dan pemerintahan Indonesia cukup stabil kedaulatannya, maka berdirilah (atau dinasionalisasi) pula perguruan tinggi-perguruan tinggi milik RI yang akan mendorong tumbuhnya kembali organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk Persma. Sehingga pada kelanjutannya tidak hanya berdiri berbagai organisasi Persma namun juga muncullah berbagai macam konsolidasi antar berbagai organisasi Persma yang berdomisili dibawah kampus ataupun fakultas tersebut.
Agus Gussan Nusantoro, seorang mantan aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sempat mencatat perkembangan tersebut dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia. Dekade 1950an yang juga terkenal sebagai era demokrasi liberal tersebut menandai kemunculan suatu organisasi yang menghimpunan pers dan jurnalis mahasiswa. Tepatnya pada konferensi I bagi Pers Mahasiwa Indonesia, diprakarsailah organisas-organisasi tersebut. Sehingga didirikanlah Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dengan diketuai T Yacob dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) dengan diketuai Nugroho Notosusanto. Lebih lanjut Agus menuturkan bahwa Persma sempat berpartisipasi mengikuti Konferensi Pers Mahasiswa Asia. Dimana di acara internasional tersebut partisipannya meliputi delegasi dari Australia, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Pakistan, dan Filipina. Selain itu sempat diadakan pula kerjasama dengan Pusat Informasi Mahasiswa Jepang atau Student Information of Japan serta Serikat Editor Kampus Filipina atau College Editors Guild of the Philipphines dalam suatu bentuk perjanjian segi tiga.[9]
Masih menurut Agus, selanjutnya pada 16-19 Juli 1958 dilaksanakan Konferensi Pers Mahasiswa II yang menghasilkan peleburan IWMI dan SPMI menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Hal ini disebabkan bahwa peserta konferensi memandang bahwa perbedaan antara kegiatan perusahaan pers mahasiswa dan dan kegiatan kewartawanan sulit dibedakan dan dipisahkan sehingga lebih baik disatukan.[10]

Pers Mahasiswa di Rezim Demokrasi Terpimpin (1962-1965)
Zaman demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin selain diwarnai dengan semangat nasionalisme, anti imperialisme, juga diwarnai persaingan ideologis dan antar faksi mulai dari tingkat atas di pemerintahan sampai di kampus. Dalam sistem politik terpimpin ini, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap kehidupan Pers. Bagi media Pers yang tidak mencantuman MANIPOL USDEK dalam dasar organisasinya akan mengalami pemberangusan.
Persma sendiri yang begitu banyak dan beraneka ragam terjebak situasi. Di satu sisi ada dinamika penentangan terhadap imperialisme global, di satu sisi ada krisis ekonomi, di satu sisi ada persaingan ideologis, di sisi lain ada pemberontakan dimana-mana, di sisi lain Soekarno dan elit politiknya hidup dengan mewah, sementara di sisi lain mayoritas rakyat Jakarta tinggal di pemukiman miskin dan kumuh. Kebingungan ini bertambah parah setelah pemberlakuan peraturan Presiden Soekarno tentang MANIPOL USDEK. Dimana IPMI sebagai lembaga yang Independen mengalami krisis eksistensi karena dalam tubuh IPMI sendiri terdapat kalangan yang menginginkan tetap independen, menyuarakan aspirasi rakyat dan ada yang mengarah ke pola partisan (memihak parpol/kelompok tertentu).
Tarik menarik pendapat untuk penentuan sikap IPMI ini sedikit banyak menyerupai polemik yang terjadi di organisasi mahasiswa lain yang berlangsung sejak lama. Dengan kata lain tidak murni perbedaan pendapat namun sudah merupakan refleksi tarik menarik antara kepentingan kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri di kalangan mahasiswa secara dominan diwakili oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Sedangkan posisi kanan direpresentasikan secara dominan oleh kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Kelompok kiri kerap mengangkat wacana tentang penentangan terhadap kapitalisme, neokolonialisme-imperialisme, feodalisme, dan fasisme, serta mengusung cita-cita masyarakat sosialisme Indonesia (sebuah posisi yang sejalan dengan haluan politik pemerintah saat itu). Sedangkan kelompok kanan di sisi lain memandang hal tersebut sebagai bahaya komunisme, disertai anggapan dan cap atheisme/kafir dan bersifat kediktatoran. Hal ini bukan saja dipengaruhi oleh kondisi nasional namun juga internasional dimana dunia tengah berada dalam perang dingin dan persaingan antara blok barat dan blok timur.
Pertentangan ini kemudian berpuncak dan mengguncang rezim Demokrasi Terpimpin dengan meletusnya peristiwa G30S. Semua surat kabar dilarang terbit kecuali Berita Yudha milik Angkatan Darat. Peristiwa G30S dan propaganda Angkatan Darat di bawah Klik Soeharto kemudian berhasil menyeret IPMI sebagai Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia untuk terlibat kampanye secara penuh dalam usaha pelenyapan Demokrasi Terpimpin dan akhirnya melahirkan Aliansi Segitiga (Aktivis Mahasiswa (termasuk aktivis Pers Mahasiswa), Militer dan Teknokrat).

Selengkapnya Baca :  Bumi Rakyat

Powered by Blogger.