Tax Amnesty: Pajak sebagai Kelangsungan Hidup negara

Baca Juga

Pena Kampus-HMJA Universitas Muria Kudus (UMK) menggelar Seminar regional yang bertemakan “Dampak Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan", di Gedung Rektorat lt.4 UMK (3/12). "Tema tersebut kami pilih karena kami ingin memperkenalkan kebijakan baru pemerintah terkait Tax Amnesti kepada mahasiswa-mahasiswa UMK, khususnya Akuntansi." jelas Fitria selaku ketua panitia.
Foto : Wakhyudi tengah memberikan materi tentang Tax Amnesty kepada mahasiswa. 

Seminar tersebut, dihadiri oleh dua orang narasumber, diantaranya: Endro widiharsono,SE.,M.T Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP pratama kudus, Indrajaya burnama,S.S.T serta Wakhyudi Kanwil DJP Jawa Tengah I.
Dalam penyampaian materi pertama, Endro Widiharsono mengungkapkan bahwa pajak itu penting. "Pajak itu bagaikan darah yang beredar di dalam tubuh. Sehingga dapat diketahui akan pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup Negara,"ungkapnya.
Tax amnesty yang diartikan sebagai pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini diambil karena diharapkan akan mampu mengoptimalkan potensi pajak di Indonesia, dan memberikan potensi peningkatan pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Di Indonesia kebijakan amnesti pajak juga pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984, namun penerapan kebijakan amnesti pajak pada saat itu masih dinilai kurang berhasil. Hal ini karena respon wajib pajak yang masih rendah, dan tidak diikuti oleh reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh.
Senada dengan hal tersebut menurut Wakhyudi, dampak adanya amnesti pajak sangat bergantung pada arah kebijakan akuntansi yang akan dikeluarkan oleh DSAK, apakah akan menerapkan retrospektif (mempengaruhi masa lalu) atau prospektif yang hanya memengaruhi masa datang saja.
Kanwil DJP Jateng I itu menandaskan bahwa semua harus ikut serta mendorong pelaksanaan amesti pajak, dengan memberikan masukan kepada pemerintah apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang dirasa kurang dalam implementasi UU Amnesti Pajak. “Akuntan harus menjadi bagian dari tax amnesty, kalau memang UU, PMK ataupun KMK ada yang kurang, kirimkan surat, lalu beri solusinya harus seperti apa,"jelasnya.

Powered by Blogger.